Wujudkan Laporan Berkualitas, Kemenkumham Jateng Gelar Supervisi LKjIP

SALATIGA - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi terhadap pelaksanaan mandat konstitusi dan visi misi Presiden.

Di dalamnya mencakup capaian yang dihasilkan organisasi dalam periode 1 (satu) tahun serta tertulis pula hambatan yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi.

Baca juga: Kapal Terbakar di Pelabuhan Wijayapura Cilacap, Hermanto Harap KKP Perkuat Kebijakan Sektor Kelautan

Di Kementerian Hukum dan HAM, penyusunan LKjIP sampai level Unit Pelaksana Teknis dianggap sangat penting karena akan sangat menentukan laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di level Kementerian.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Program dan Humas Toni Sugiarto, dalam kegiatan Supervisi Penyusunan LKjIP yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah, Senin (27/03).

Baca juga: Satu DPO MIT Poso tewas ditembak

Diikuti oleh peserta dari 29 (dua puluh sembilan) UPT Eks Karesidenan Banyumas dan Kedu, kegiatan ini terselenggara di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Salatiga.

Toni menjelaskan maksud digelarnya supervisi ini untuk menghasilkan laporan yang berkualitas sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja dari setiap satuan kerja. Oleh karenanya ia mengimbau peserta aktif dalam kegiatan ini.

Baca juga: Beradegan Mesum Menggunakan Seragam Sekolah, Ini Alasan Pasangan Sejenis Banjarnegara

"Laporan kinerja UPT sangat menentukan laporan SAKIP Kementerian, maka pada kegiatan ini jika ada kekurangan (di laporan) untuk segera dikoreksi." Katanya kepada para peserta.

Karutan Salatiga Andri Lesmano menyampaikan hal yang serupa bagi para peserta kegiatan. Karena menurutnya di Kemenkumham sendiri dituntut untuk mampu menghasilkan Good Governance.

Baca juga: Komisi VII DPR RI Minta BPK Audit Divestasi Saham PT Vale Indonesia

Sehingga ia meminta peserta serius dalam kegiatan dan outputnya dapat menunjang kinerja di satuan kerja masing-masing.

"Kita dituntut untuk terus berkembang agar tercipta Good Governance. Semoga ilmu yang didapat (kegiatan ini) bisa menunjang kinerja di lapangan." Terang Karutan Salatiga.

Baca juga: DPP LIPPI Himbau Media Beritakan Kasus Desa Wadas Secara Akurat

Supervisi ini dijadwalkan berlangsung selama 3 (tiga) hari hingga Rabu 29 Maret mendatang. Turut hadir pada kegiatan Kepala Sub Bagian Humas RB dan TI dan Tim LKjIP Kantor Wilayah, serta Pejabat Administrasi Rutan Salatiga.